Dasar Hukum Kajian Manajerial

 

DASAR HUKUM KAJIAN MANAJERIAL

1.     DASAR HUKUM RENCANA KERJA SEKOLAH

·        Permendiknas  Nomer 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan menyatakan bahwa sekolah harus membuat rencana kerja sekolah (RKS) yang terdiri dari rencana kerja jangka menengah (RKJM) dan rencana kerja tahunan (RKT).

·        Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010  tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pasal 51 peraturan pemerintah ini menyatakan bahwa satuan pendidikan harus membuat kebijakan tentang perencanaan program dan pelaksanaannya secara transparan dan akuntabel.

2.     DASAR HUKUM KAJIAN KURIKULUM

·        Dokumen I pada Kurtilas disusun oleh tim pengembang kurikulum sekolah yang mengacu pada  ;

·        Permendikbud N0. 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum SD;

·        Permendikbud No. 61 Tahun 2014 tentang KTSP;

·         Permendikbud No.20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan;

·        Permendikbud No.21 Tahun 2016 tentang Standar Isi;

·        Permendikbud No.23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian;

·        Permendikbud No.24 Tahun 2016 tentang KI dan KD;

·        KOSP disusun oleh tim pengembang kurikulum sekolah yang mengacu pada ;

·        Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia nomor 56/M/2022 yang dirubah dengan nomor 262/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan  Pembelajaran

·        Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 008/H/Kr/2022 yang dirubah dengan Nomor 33/H/Kr/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada  Pendidikan  Anak  Usia  Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka

·        Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 009/H/Kr/2022 Tentang Dimensi, Elemen, Dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila   Pada Kurikulum Merdeka

·        SE Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 2774/H.H1/KR.00.01/2022 Tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri Tahun Ajaran 2022/2023,

·        Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi  Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah

·        Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah

·        Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi  Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah

·        Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi  Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah

 

3.     DASAR HUKUM STANDAR PROSES

·        Permendikbud No.22 Tahun 2016 tentang Standar Proses;

4.     DASAR HUKUM KAJIAN PESERTA DIDIK

·        Permendiknas  Nomer 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan

·        Permendikbud No.22 Tahun 2016 tentang Standar Proses

·        Permendiknas No. 15 tahun 2010 yang dirubah dengan Permendikbud No. 23 Tahun  2013,  dan dirubah lagi dengan Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

 

5.     DASAR HUKUM KAJIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

·        Permendiknas  nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah

·        Permendikbud dan Ristek,RI Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah

·        Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru,

·        Permendiknas nomor 24 tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah,

·        Permendiknas nomor 25 tahun 2008 tentang tenaga perpustakaan,

·        Permendiknas nomor 26 tahun 2008 tentang standar tenaga laboratorium sekolah,

·        Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi dan kompetensi konselor.

 

6.     DASAR HUKUM KAJIAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH

·        Permendiknas nomor 24 tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekola

7.     DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN

·        UU Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB XIII Pendanaan Pendidikan.

·        PP No.19 Tahun  2005 dirubah dengan PP No. 32 Tahun  2013, PP No.13 Tahun 2015, PP No 57 Tahun 2021, dan terakhir dirubah lagi dengan  PP No 4 Tahun 2022 tentang  Standar  Nasional Pendidikan

·        Permendikbud Nomer 161 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015

 

8.     DASAR HUKUM KAJIAN SARPRAS

·        Permendiknas 24 tahun 2007  Tentang Sarana dan Prasarana

9.     DASAR HUKUM PEMANFAATAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI

·        Permendiknas Nomer 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses pada Prinsip Penyusunan RPP dijelaskan, bahwa  RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

10.         DASAR HUKUM MONITORING DAN EVALUASI

11.  Permendiknas  nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah  (Kepala Sekolah sebagai Supervisor).

 

1.         LANDASAN YURIDIS KURIKULUM 2013 DAN KURIKULUM MERDEKA

a)        Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b)       Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

c)        PP No.19 Tahun  2005 dirubah dengan PP No. 32 Tahun  2013, PP No.13 Tahun 2015, PP No 57 Tahun 2021, dan terakhir dirubah lagi dengan  PP No 4 Tahun 2022 tentang  Standar  Nasional Pendidikan.

d)       Permendikbud N0. 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum SD;

e)        Permendikbud No. 61 Tahun 2014 tentang KTSP;

f)         Permendikbud No.20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan;

g)        Permendikbud No.21 Tahun 2016 tentang Standar Isi;

h)       Permendikbud No.22 Tahun 2016 tentang Standar Proses;

i)         Permendikbud No.23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian;

j)         Permendikbud No.24 Tahun 2016 tentang KI dan KD;

k)       Permendikbud No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Oleh Pendidik di Dikdasmen;

l)         Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia nomor 56/M/2022 yang dirubah dengan nomor 262/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan  Pembelajaran

m)     Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 008/H/Kr/2022 yang dirubah dengan Nomor 33/H/Kr/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada  Pendidikan  Anak  Usia  Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka

n)       Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 009/H/Kr/2022 Tentang Dimensi, Elemen, Dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila   Pada Kurikulum Merdeka

o)       SE Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 2774/H.H1/KR.00.01/2022 Tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri Tahun Ajaran 2022/2023,

p)       Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi  Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah

q)       Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah

r)        Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi  Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah

s)        Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi  Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah

t)         Permendikbud No. 62 Tahun 2014 tentang Ekstrakurikuler;

u)       Peremendikbud No. 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan;

v)       Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;

w)     Pergub Jawa Timur Nomer 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib Di Sekolah/Madrasah

x)        Capaian Pembelajaran bahasa daerah (bahasa Jawa dan bahasa Madura) di Provinsi Jawa Timur Pada Tanggal 15 Juli 2022.

y)       Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No. 420/0006752/2015 tgl 27 Mei 2015 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Madura sebagai Muatan Lokal Wajib Provinsi Jawa Timur;

z)        Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;

aa)    Peraturan  Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang dirubah dengan PP No. 19 Tahun 2017 Pasal 52 tentang Beban Kerja Guru dan  PP No. 15 Tahun 2018 Pasal 3 tentang  Pelaksanaan beban kerja selama 37,5 jam kerja efektif.

bb)   Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/3071/101.1/2023 Tentang Kalender Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2023/2024

cc)    Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Nomor 420/2162.2/432.301/2023 Tentang Kalender Pendidikan Jenjang PAUD, SD Dan SMP Kabupaten Pamekasan Tahun Pelajaran 2023/2024